London, 4 Agustus 2025 – Mantan Menteri Keuangan Inggris, George Osborne, mengungkapkan keprihatinan mendalam mengenai lambatnya respon pemerintah Inggris dalam merespon perkembangan pesat industri cryptocurrency dan stablecoin secara global. Dalam wawancaranya bersama The Guardian, Osborne memperingatkan bahwa Inggris secara sistemik telah tertinggal dari negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Singapura, dan Uni Emirat Arab dalam hal kebijakan, regulasi, dan inovasi teknologi keuangan berbasis blockchain.
Sebagai salah satu tokoh penting di balik modernisasi sistem keuangan Inggris pada dekade lalu, Osborne kini menjabat sebagai penasihat senior di platform exchange global Coinbase. Dalam kapasitas barunya itu, ia mengamati langsung bagaimana negara-negara lain agresif memfasilitasi adopsi teknologi kripto dan mempercepat regulasi guna mendukung pertumbuhan ekosistem Web3.
“Inggris pernah memimpin dalam dunia keuangan global. Namun kini, kita terlalu lambat dalam menanggapi transformasi mendasar yang dibawa oleh teknologi blockchain dan aset digital. Jika kita tidak segera bertindak, kita bisa kehilangan relevansi sebagai pusat keuangan dunia,” kata Osborne.
Negara Lain Sudah Melaju Jauh
Osborne menyoroti bahwa beberapa negara telah mengambil langkah konkret, seperti:
-
AS, dengan pendekatan regulasi melalui CFTC dan SEC yang lebih aktif serta pembahasan serius mengenai legalitas stablecoin.
-
Hong Kong, yang meluncurkan lisensi crypto exchange resmi dan memperbolehkan perdagangan retail dengan pengawasan ketat.
-
Singapura, yang menjadi salah satu pusat inovasi kripto dan Web3 di Asia melalui kerangka hukum proaktif dan fasilitas sandbox untuk startup blockchain.
Sementara itu, Inggris dinilai masih terjebak dalam ketidakpastian regulasi, dengan perdebatan panjang antar lembaga seperti HM Treasury, Bank of England, dan FCA (Financial Conduct Authority) mengenai bagaimana aset kripto seharusnya diklasifikasikan dan diawasi.
Potensi Ekonomi yang Terabaikan
Menurut laporan dari lembaga riset CryptoUK, potensi pasar kripto dan teknologi terdesentralisasi di Inggris bisa menyumbang lebih dari £4 miliar per tahun ke dalam ekonomi nasional jika dimanfaatkan secara maksimal. Namun hingga pertengahan 2025, adopsi institusional dan investasi asing masih rendah dibandingkan pusat kripto lainnya di dunia.
Osborne juga menekankan bahwa keterlambatan ini bukan hanya soal hilangnya pendapatan atau inovasi, tapi juga menyangkut daya saing global Inggris sebagai pusat finansial.
“London adalah jantung sistem keuangan dunia. Tapi jika kita terus menghindari pembaruan digital, kita akan disalip oleh pusat-pusat baru yang lebih progresif dan responsif,” ujar Osborne.
Mendesak Aksi Pemerintah dan Parlemen
Sebagai langkah awal, Osborne mengusulkan agar Inggris:
-
Membentuk lembaga khusus kripto dan Web3 yang berada langsung di bawah Perdana Menteri.
-
Mempercepat legislasi terkait stablecoin, tokenisasi aset, dan pajak kripto.
-
Menyediakan insentif pajak dan pendanaan bagi startup blockchain dan fintech.
-
Membangun kolaborasi lintas sektor antara lembaga keuangan tradisional, perusahaan teknologi, dan pengembang ekosistem Web3.
“Ini bukan sekadar soal aset digital. Ini adalah fondasi masa depan ekonomi digital dunia. Inggris harus segera kembali ke garis depan,” tutupnya.
Kesimpulan
Peringatan George Osborne menjadi alarm penting bagi pemerintah Inggris dan regulator keuangan. Di tengah perlombaan global membangun tatanan ekonomi digital baru, Inggris berisiko kehilangan posisi strategisnya jika tidak segera melakukan reformasi besar-besaran. Sementara dunia bergerak cepat ke arah adopsi mata uang digital, tokenisasi aset, dan integrasi blockchain, Inggris tak punya banyak waktu untuk ragu dan menunggu.
