Mulai 1 Agustus 2025, Pemerintah Indonesia secara resmi membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pembelian aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan lainnya. Langkah ini merupakan bagian dari paket regulasi baru yang tertuang dalam PMK No. 50/2025 dan PMK No. 53/2025, yang bertujuan menyederhanakan sistem perpajakan serta mempercepat adopsi teknologi blockchain di tanah air.
Namun, di balik kabar baik tersebut, ada sejumlah detail penting yang perlu dipahami, terutama oleh trader pemula. Apa sebenarnya makna di balik pencabutan PPN ini? Siapa yang diuntungkan, dan adakah potensi biaya tersembunyi yang akan muncul?
📌 Apa Itu PPN dalam Transaksi Kripto?
Sebelumnya, setiap pembelian aset kripto dikenakan PPN sebesar 0,11%. Misalnya, jika seseorang membeli Bitcoin senilai Rp 100 juta, maka mereka harus membayar tambahan Rp 110.000 sebagai PPN.
Kini, setelah regulasi baru berlaku, pembeli tidak lagi dibebani biaya tambahan tersebut. Dengan kata lain, pembelian kripto menjadi lebih murah dan lebih sederhana secara administrasi.
⚖️ Siapa yang Masih Dikenai PPN?
Meskipun pembelian kripto bebas PPN, tidak semua aktivitas terkait aset digital luput dari pajak. Berikut ini beberapa layanan yang masih dikenakan PPN:
-
Layanan trading dan platform exchange
Fee atau komisi yang dikenakan oleh platform seperti Tokocrypto, Indodax, atau Pintu tetap dikenai PPN. -
Jasa dompet digital (wallet provider)
Pengguna yang menggunakan layanan wallet pihak ketiga tetap harus membayar PPN atas biaya layanan mereka. -
Verifikasi transaksi blockchain dan mining
Aktivitas seperti mining kini malah menaikkan tarif PPN dari 1,1% menjadi 2,2%, dan tidak lagi mendapat potongan pajak khusus.
Jadi, meskipun pembeli diuntungkan, penyedia layanan kripto tetap akan menanggung beban perpajakan yang dapat berdampak pada biaya layanan secara keseluruhan.
🔍 Apa Manfaat Bagi Trader Pemula?
Bagi investor dan trader pemula, pembebasan PPN pada pembelian kripto memberikan beberapa keuntungan langsung, antara lain:
1. Transaksi Menjadi Lebih Murah
Tanpa PPN, modal awal yang dibutuhkan untuk membeli kripto lebih rendah. Ini membuka akses lebih luas, terutama bagi pemula yang hanya memiliki dana terbatas.
2. Administrasi Lebih Sederhana
Bebas dari PPN berarti tidak perlu lagi menghitung tambahan pajak dalam setiap transaksi beli, sehingga mempermudah pencatatan dan pelaporan, terutama bagi trader individu.
3. Meningkatkan Daya Saing Bursa Lokal
Karena platform luar negeri seperti Binance sebelumnya tidak mengenakan PPN, bursa lokal sering dianggap kurang kompetitif. Dengan PPN pembelian dihapus, kini trader punya lebih banyak alasan untuk menggunakan platform dalam negeri.
⚠️ Risiko dan Tantangan
Namun, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai:
-
Kenaikan PPN layanan dapat meningkatkan biaya operasional bagi platform, dan hal ini bisa saja dibebankan kembali ke pengguna dalam bentuk kenaikan biaya transaksi atau penarikan.
-
Regulasi yang berubah-ubah bisa membingungkan pemula. Oleh karena itu, penting bagi pengguna baru untuk selalu mengikuti informasi resmi dari OJK dan bursa yang digunakan.
-
Pemahaman terhadap pajak penghasilan (PPh) tetap diperlukan, karena keuntungan dari trading kripto masih dikenai pajak final.
🧠 Tips untuk Trader Pemula
-
Gunakan platform resmi dan terdaftar di OJK atau Bappebti.
Hindari platform luar negeri yang tidak transparan soal pajak dan biaya. -
Selalu cek struktur biaya secara keseluruhan.
Jangan hanya fokus pada PPN; lihat juga fee jual-beli, biaya penarikan, dan pajak penghasilan. -
Manfaatkan momentum bebas PPN sebagai peluang belajar.
Gunakan momen ini untuk belajar tentang blockchain, manajemen risiko, dan strategi investasi.
📣 Kesimpulan
Pencabutan PPN untuk pembelian aset kripto adalah langkah positif bagi dunia kripto di Indonesia. Trader pemula kini bisa menikmati biaya transaksi yang lebih rendah dan proses yang lebih sederhana. Namun, mereka tetap harus cermat memahami aspek pajak lainnya serta memastikan bahwa platform yang digunakan mematuhi regulasi terbaru.
Kedepannya, langkah ini diharapkan bisa mempercepat adopsi aset digital secara luas di Indonesia, sambil tetap menjaga aspek legalitas dan keamanan transaksi.
